KAB BANDUNG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung menggelar rapat koordinasi khusus lintas sektoral di Gedung Moh. Toha, Soreang, Kabupaten Bandung, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini secara khusus membahas tiga tantangan utama yang dihadapi masyarakat, yakni penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta langkah antisipasi menghadapi musim kemarau.
Rapat tersebut dihadiri oleh berbagai unsur dinas terkait, mulai dari jajaran Pemkab Bandung, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Satgas Sungai Citarum, para camat, organisasi masyarakat, hingga unsur pentahelix yang selama ini aktif mendampingi kelestarian lingkungan di Kabupaten Bandung.
Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menyampaikan bahwa pengelolaan lingkungan memerlukan perhatian bersama dan tidak dapat dilakukan secara terpisah.
"Kita tidak bisa bekerja sendiri. Kata kuncinya adalah kolaborasi. Melalui kerja bersama ini, kita dapat merumuskan solusi terbaik dan mempercepat penyelesaian berbagai aspirasi yang dihadapi masyarakat," tutur Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini dengan penuh keramahan usai rapat.
Dalam kesempatan tersebut, dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mempercepat penanganan genangan air di beberapa titik rawan, seperti Dayeuhkolot dan Tegalluar.
Sebagai bagian dari solusi, BBWS berencana melakukan normalisasi sungai, khususnya di kawasan muara dan titik-titik penyumbatan. Program penataan ini akan disinergikan dengan aktivitas Satgas Sungai Citarum serta tim pentahelix di tingkat kecamatan.
Guna mendukung kelancaran program tersebut, Pemkab Bandung berencana mengusulkan pengadaan tiga unit ekskavator melalui perubahan anggaran tahun 2026. Alat berat ini nantinya akan difungsikan untuk pembersihan sedimentasi secara berkala.
"Kami berharap hadirnya sistem pemeliharaan yang berkesinambungan ini dapat menjaga kelestarian sungai sekaligus meminimalkan risiko banjir," ungkap KDS secara santun.
Selain itu, pemerintah daerah juga tengah merencanakan pembangunan danau retensi di lokasi strategis, seperti di kawasan Tegalluar dan Sukamanah, guna menampung limpasan air hujan dan mengurangi beban di area hilir.
Persoalan pengelolaan kebersihan juga menjadi agenda utama dalam diskusi tersebut. KDS menjelaskan bahwa dari 174 Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) yang ada, belum seluruhnya beroperasi secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi humanis serta memberikan dukungan sarana operasional yang diperlukan.
"Sambil berjalan bersama pembangunan fasilitas pengolahan sampah regional, kami juga mengaktifkan peran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bank sampah di tingkat desa," jelasnya.
Langkah ini diharapkan dapat membimbing masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah serta meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. KDS juga telah mengimbau para kepala desa untuk memperkuat pengelolaan kebersihan sejak tingkat RT dan RW.
Menghadapi potensi musim kemarau, Pemkab Bandung bergerak cepat berkoordinasi dengan PDAM dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi warga. Fasilitas penampungan air seperti tangki dan tandon akan ditempatkan di wilayah-wilayah yang rawan mengalami kekurangan air.
"Air bersih merupakan kebutuhan mendasar bagi seluruh warga. Karena itu, kami ingin memastikan persiapan di lokasi-lokasi terdampak dapat dilakukan sejak dini," katanya dengan penuh perhatian.
Di sektor pertanian, pemeliharaan sarana pengairan juga dipercepat. Dari total 546 titik daerah irigasi yang diusulkan, pemerintah pusat telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp334 miliar pada tahun ini, sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahap berikutnya. Ikhtiar ini diharapkan dapat menjaga produktivitas lahan pertanian serta ketahanan pangan daerah.
Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kelestarian alam, Bupati KDS juga akan menerbitkan instruksi yang mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai Pemkab Bandung, hingga kepala desa untuk membawa botol minum isi ulang (tumbler) saat bertugas.
Untuk mendukung gerakan ini, Pemkab Bandung bersama PDAM akan menyediakan fasilitas air minum siap konsumsi (water station) di sejumlah area pelayanan publik.
"Kami ingin memulai kebaikan ini dari diri sendiri dan lingkungan kerja pemerintahan dengan mengurangi penggunaan botol plastik sekali pakai," pungkasnya dengan senyum optimis.
Melalui pendekatan yang terpadu dan penuh kebersamaan ini, Pemkab Bandung berharap seluruh program penataan lingkungan dapat berjalan selaras dan membawa manfaat yang luas bagi kenyamanan masyarakat.