CANGKUANG — Bupati Bandung, Dadang Supriatna, mendorong pondok pesantren di wilayahnya untuk memiliki ciri khas yang mampu mendukung program strategis nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini menilai, pesantren kini tidak boleh hanya berfokus pada pembelajaran Al-Qur’an, fikih, dan kitab kuning. Lembaga pendidikan Islam ini juga perlu membangun kemandirian ekonomi melalui sektor produktif seperti pertanian, peternakan, hingga pariwisata.
“Ini menjadi salah satu cara untuk menyejahterakan pondok pesantren agar tidak hanya mengandalkan sumbangan,” ujar KDS dalam acara "Ngobrol tentang Pesantren" (Ngonten) di Pondok Pesantren Miftahul Jaza, Kampung Gemuruh, Desa Nagrak, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Kamis (28/5/2026).
KDS menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung siap memfasilitasi kolaborasi lintas dinas untuk mengoptimalkan lahan kosong milik pesantren agar lebih produktif.
“Pesantren di Kecamatan Pangalengan, misalnya, bisa memiliki ciri khas wisata dan berkolaborasi dengan dinas pariwisata, pertanian, atau peternakan. Saya sebagai Bupati akan berjibaku membantu perkembangan pesantren di Kabupaten Bandung,” tegasnya.
Ia menambahkan, keberadaan pesantren saat ini semakin diperkuat oleh Undang-Undang Pesantren. Regulasi ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pesantren dalam kontribusi pembangunan daerah, tanpa mengesampingkan fungsi utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan akhlak.
Selain isu ketahanan pangan, KDS juga mengajak lingkungan pesantren untuk terlibat aktif dalam penanganan sampah mandiri.
“Pesantren tentu menghasilkan sampah setiap hari. Karena itu, saya berharap pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan baik agar tidak menumpuk dan berserakan,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, KDS menyampaikan komitmennya bersama Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Anggota DPR RI Asep Romi Romaya untuk mengawal penyediaan air bersih serta percepatan administrasi sertifikasi tanah wakaf milik yayasan dan pesantren.
“Jika penyelesaiannya sulit di tingkat daerah, kita akan audiensi langsung dengan Menteri ATR/BPN maupun DPR RI,” kata KDS menenangkan para pengelola pesantren terkait legalitas lahan.
Sebagai bentuk nyata dukungan terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), Bupati Bandung juga menyerahkan beasiswa pendidikan jenjang Strata Dua (S2) secara simbolis kepada Duta Pesantren asal Kabupaten Bandung.