KABANDUNG.COM — Efek domino dari kasus hukum yang menjerat petinggi Badan Gizi Nasional (BGN) mulai memukul pelayanan di tingkat tapak Kabupaten Bandung. Per Senin, 8 Juni 2026, Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Bandung resmi menghentikan operasional dapur produksi mereka secara total akibat mandeknya pencairan anggaran dari pusat.
Nampaknya telat nya pembayaran ini tidak hanya di 31 Kecamatan Kabupaten Bandung saja, melainkan di Kabupaten Kota Lain, dampaknya menyeluruh, berdasarkan informasi yang kami himpun dari beberapa sumber. Namun, penelusuran mendalam kabandung.com menemukan fakta yang lebih mengejutkan. Berdasarkan dokumen otentik yang diperoleh redaksi, salah satu titik pelayanan, yaitu SPPG Bandung Ibun-Cibeet, ternyata sudah "mencuri start" menghentikan distribusinya sejak Jumat, 5 Juni 2026. Hal itu tertuang dalam Surat Pemberitahuan Resmi Nomor 01/SPPGibuncibeet/VI/2026 bertanggal 4 Juni 2026 yang ditandatangani langsung oleh Kepala SPPG Bandung Ibun Cibeet, Fahmi Mujahid Waliyudin, S.Ag. Dalam surat tersebut, manajemen secara gamblang membongkar akar masalah utama, yakni belum cairnya Dana Bantuan Pemerintah (Banper). "Penghentian sementara ini dilakukan karena dana Bantuan Pemerintah (Banper) yang menjadi sumber pembiayaan operasional program belum cair, sehingga kami mengalami keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan produksi dan distribusi paket MBG," tegas Fahmi Mujahid Waliyudin dalam maklumat resmi yang ditujukan kepada para kepala sekolah di wilayah tersebut.
Selain SPPG Ibun-Cibeet (yang berbasis di Kp. Cibeet RT 001/RW 003 Desa Cibeet), pengumuman resmi BGN Kecamatan Ibun menyatakan ada tiga titik SPPG lain di wilayah Ibun yang kini bernasib sama dan lumpuh total per hari ini (8/6): SPPG Bandung Ibun Pangguh 1 SPPG Bandung Ibun Pangguh 2 SPPG Bandung Ibun Neglasari.
Tersendatnya pasokan dana Banper ini merupakan buntut panjang dari penangkapan Kepala BGN, Dadan Hindayana, oleh Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 atas dugaan kasus korupsi pengadaan senilai Rp1,035 triliun. Hanya berselang satu hari setelah operasi senyap Kejagung tersebut, SPPG Ibun-Cibeet langsung menerbitkan surat penghentian operasi karena aliran dana mendadak dikunci oleh sistem verifikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang kaku dan berlapis. "Sistem verifikasi di pusat mendadak ketat pasca-kasus kemarin. Salah sedikit pada dokumen LPJ, berkas langsung dikembalikan. Di sisi lain, banyak pejabat di pusat yang ketakutan dan trauma menandatangani berkas pencairan anggaran," ungkap salah seorang sumber pengelola SPPG di Ibun yang meminta identitasnya dirahasiakan kepada kabandung.com.
Padahal, alur penyerapan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 yang bernilai total Rp258 triliun ini wajib melewati jalur birokrasi yang panjang: APBN → Kementerian Keuangan → BGN Pusat → SPPG di daerah. Mandeknya proses di tingkat pusat otomatis memotong urat nadi operasional lebih dari 26.000 SPPG di seluruh Indonesia. Dapur Mati Total, Rantai Pasok Lokal Putus Penghentian operasional tanpa batas waktu yang jelas ini ("sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut") langsung berdampak pada pemenuhan gizi ribuan siswa penerima manfaat khususnya di Kecamatan Ibun, Umumnya Kabupaten Bandung.
Sebelum memutuskan berhenti total, pihak pengelola sempat menyiasati keadaan dengan memotong porsi protein demi menghemat biaya, namun pertahanan finansial mereka akhirnya jebol. Pihak SPPG mengaku sudah tidak memiliki dana tunai (cash) untuk bergerak. Di sisi lain, para penyuplai lokal seperti penyedia telur, daging ayam, dan sayur-mayur telah menghentikan pengiriman barang karena tagihan dari termin sebelumnya belum dilunasi oleh pengelola yang berada di bawah naungan Yayasan Jembatan Nurul Ulum tersebut. "Kami mau tetap masak, tapi tidak ada uang tunai lagi. Gaji koki dan kru dapur bahkan sudah menunggak dua minggu. Kalau dipaksakan terus menggunakan dana pribadi, kami yang akan terlilit utang besar," keluh pengelola lainnya.
Hak Anak Jangan Dikorbankan Munculnya surat resmi berkop BGN dan Yayasan Jembatan Nurul Ulum ini memantik reaksi keras dari parlemen.
Hingga berita ini diturunkan, pantauan kabandung.com di lapangan menunjukkan operasional dapur umum di empat titik Kecamatan Ibun masih mati total. Pihak SPPG menyatakan akan segera menginformasikan kembali jika dana Banper telah diterima dan operasional dapat dilanjutkan sebagaimana mestinya