BALEENDAH - Sejumlah warga memilih untuk melakukan pembongkaran bangunan secara mandiri sebagai bentuk dukungan terhadap penataan wilayah dan upaya mengembalikan fungsi drainase.
Demikian dikatakan Plt. Camat Baleendah Kankan Taufik di Baleendah, Kabupaten Bandung, Rabu (23/9/2026).
Proses pembongkaran turut dipantau oleh Didin Tjahyadi, SE., selaku Kasi Trantib, agar kegiatan berjalan tertib dan kondusif.
"Terima kasih atas kerja sama dan partisipasi warga dalam mendukung penataan lingkungan di Kecamatan Baleendah. Bersama, kita wujudkan Baleendah yang lebih tertata dan lebih baik," kata Kankan Taufik.
Lebih lanjut Plt. Camat Baleendah mengatakan bahwa penertiban bangli di Baleendah setelah adanya aspirasi dari warga setempat. Selain itu, adanya surat dari Kepala Satpol PP Kabupaten Bandung untuk menindaklanjuti terkait pendataan bangli di setiap kecamatan, salah satunya di Kecamatan Baleendah.
Menindaklanjuti aspirasi warga dan surat dari Kasatpol PP itu, kata Kankan Taufik, Pemerintah Kecamatan Baleendah melakukan langkah-langkah dan gerak cepat.
Pemerintah Kecamatan Baleendah melakukan pendataan bangli di seluruh wilayah Kecamatan Baleendah dimana berdasarkan pendataan tersebut diperoleh informasi bahwa terdapat 181 bangunan liar (bangli) yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Baleendah.
"Kemudian kita menindaklanjuti hasil pendataan tersebut dengan mengeluarkan surat teguran ke 1 kepada seluruh pemilik bangunan liar agar para pemilik bersedia membongkar secara mandiri bangunan tersebut," ujarnya.
Alhamdulillah berdasarkan surat teguran tersebut, kata Kankan Taufik, sebagian pemilik bangli dengan kesadaran sendiri membongkar bangunannya.
"Mudah-mudahan para pemilik bangli yang belum membongkarnya, bisa mengikuti jejak para pemilik bangli yang sudah lebih awal membongkar dengan kesadaran sendiri tersebut demi kebaikan bersama agar Baleendah lebih indah, tertib, dan rapi. Harapan utamanya adalah bisa mengurangi banjir juga kemacetan yang kerap terjadi di wilayah Baleendah," tuturnya.
Harapannya setelah bangli ditertibkan, kata dia, maka para stakeholder bisa menindaklanjuti apa yang menjadi kewenangannya, misalnya drainase yang menjadi kewenangan provinsi seperti sepanjang jalur Jalan Siliwangi sampai Jalan Baleendah-Ciparay bisa diperbaiki oleh Pemprov Jawa Barat.
"Dengan harapan dapat meminimalisir banjir yang terjadi di wilayah tersebut, begitupun pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) juga bisa melakukan hal yang sama di wilayah drainase/jalan yang menjadi kewenangannya," tuturnya.
Plt. Camat Kankan Taufik pun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Baleendah yang telah mendukung langkah penertiban bangli ini demi mewujudkan Baleendah yang lebih baik.**