Jenewa – Indonesia mengambil peran aktif dalam merumuskan arah masa depan kecerdasan artifisial (AI) di kancah global. Pada forum perdana Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berfokus pada tata kelola AI, Indonesia mengajak dunia untuk menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu pilar utama dalam penyusunan regulasi global.
Pesan penting ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam ajang Global Dialogue on AI Governance di Jenewa, Selasa (7/7/2026). Forum tingkat tinggi yang dibuka oleh Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, ini dihadiri oleh perwakilan dari 108 negara anggota, termasuk para kepala pemerintahan dan pemimpin organisasi internasional.
Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengusulkan pembentukan koalisi global yang tulus mengutamakan hak dan masa depan anak dalam ekosistem AI. Langkah ini diharapkan dapat mendorong harmonisasi regulasi lintas negara serta menciptakan standar internasional yang mampu melindungi generasi muda dari risiko algoritma, tanpa membatasi ruang bagi lahirnya inovasi digital.
Sebagai kontribusi nyata, Indonesia membagikan pengalamannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
“Dialog ini merupakan momentum berharga untuk merajut tata kelola AI global yang inklusif, humanis, berorientasi pada pembangunan, serta diperkuat oleh semangat kebersamaan antarnegara,” tutur Meutya dalam pidatonya.
Meutya menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memandang AI bukan sekadar teknologi yang perlu diwaspadai risikonya, melainkan sebuah jembatan untuk mempercepat kemajuan, khususnya bagi negara-negara berkembang. Oleh karena itu, tata kelola AI global diharapkan hadir sebagai solusi atas berbagai ketimpangan yang ada saat ini—mulai dari akses teknologi mutakhir, kesiapan infrastruktur, kapasitas sumber daya manusia, hingga aspek pembiayaan.
“AI sejatinya menjadi alat pembangunan yang merata dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua bangsa, bukan hanya oleh negara-negara maju,” imbuh Meutya.
Di dalam negeri, pemerintah tengah merampungkan regulasi setingkat presiden mengenai Peta Jalan dan Etika AI Nasional. Langkah strategis ini diambil untuk memastikan pengembangan AI di tanah air berjalan secara bertanggung jawab, transparan, dan tetap menempatkan manusia sebagai kendali utama.
Keberadaan PP TUNAS, yang disahkan pada Maret 2025, menjadi bukti konkret komitmen Indonesia di ruang digital. Regulasi ini menerapkan pembatasan akses yang lebih aman pada platform digital berisiko tinggi bagi pengguna di bawah usia 16 tahun. Hanya dalam waktu lima bulan sejak diterapkan, kebijakan ini telah memberikan perlindungan bagi sekitar lima juta akun anak, sekaligus membuktikan bahwa perlindungan dan inovasi teknologi dapat tumbuh berdampingan.
Sebagai penutup, Indonesia menekankan bahwa tata kelola AI global tidak harus seragam, melainkan harus saling terhubung dan menghargai keunikan kondisi setiap negara (interoperabilitas). Mengingat tingkat kesiapan yang berbeda-beda, dunia membutuhkan kerangka kerja yang fleksibel namun tetap memegang teguh standar perlindungan yang kuat.
Indonesia mengajak seluruh dunia untuk mempererat kerja sama melalui transfer pengetahuan, kemitraan teknologi, akses komputasi, pengembangan AI berbasis bahasa lokal, serta dukungan pembiayaan yang inklusif demi masa depan digital yang lebih adil.