KAB. BANDUNG — Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Rapat Koordinasi Khusus Lintas Sektoral di Gedung Mohammad Toha, Soreang, Selasa (9/6/2026). Pertemuan ini secara khusus membahas langkah terpadu dalam penanganan banjir, pengelolaan sampah, serta antisipasi menghadapi musim kemarau panjang.
Rapat yang dipimpin langsung oleh Bupati Bandung, Dadang Supriatna, ini turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi, perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, unsur Forkopimda, para camat, pimpinan Satgas Citarum Harum, serta para pemangku kepentingan terkait.
Dalam arahannya, Bupati yang akrab disapa Kang Dadang Supriatna (KDS) ini menyampaikan bahwa sebagian besar wilayah terdampak banjir di Bandung Raya berada di area Kabupaten Bandung. Beliau juga memberikan klarifikasi yang bijak mengenai beberapa informasi banjir di media sosial yang dinilai kurang sesuai dengan pemetaan berkala di lapangan.
"Informasi yang berkembang di media sosial perlu kita cermati bersama agar sesuai dengan pemetaan yang akurat di lapangan," tutur KDS dengan ramah.
Menurut beliau, beberapa wilayah yang masih memerlukan perhatian khusus terkait kerawanan banjir meliputi Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Banjaran, Margahayu, Rancaekek, Arjasari, Ciparay, Baleendah, dan Ibun. Kondisi ini umumnya dipicu oleh limpasan air Sungai Cidawolong dan Sungai Citarik, serta kebutuhan kolam retensi yang masih terus dipenuhi.
Guna menghadirkan solusi yang berkelanjutan, Pemkab Bandung terus memperkuat kolaborasi pola pentaheliks yang merangkul pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media.
"Ikhtiar ini tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik seperti kolam retensi, melainkan juga menyinergikan peran aktif warga, tokoh masyarakat, pelaku usaha, serta pemerintah desa dan kecamatan," jelasnya secara santun.
Dari hasil koordinasi bersama pemerintah pusat, Kabupaten Bandung mendapatkan dukungan pembiayaan untuk pembangunan 30 titik kolam retensi. Hingga saat ini, sebanyak 11 kolam retensi telah berhasil diselesaikan.
"Alhamdulillah, dari 30 titik yang direncanakan, 11 unit kolam retensi sudah selesai dibangun. Di kawasan Tegalluar, kita juga menyiapkan lahan sekitar 130 hektare untuk mengoptimalkan lima titik kolam retensi di sana," urai KDS.
Selain kolam retensi, prioritas penataan juga diarahkan pada kawasan sempadan Sungai Cikapundung dan Sungai Citarum. Bersama BBWS Citarum, Pemkab Bandung telah menyiapkan rangkaian program ramah lingkungan, mulai dari normalisasi berkala, perbaikan infrastruktur pengendali air, hingga penataan bangunan agar aliran sungai dapat berjalan lancar.
Saat ini, tercatat sembilan kecamatan telah menerapkan pola kolaborasi terpadu ini. Ke depan, jangkauan kerja sama akan diperluas dengan merangkul Bank BJB, asosiasi pengusaha (APINDO), serta perusahaan panas bumi di wilayah setempat.
KDS menambahkan bahwa pemerintah pusat telah menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp48 miIiar untuk penataan Danau Tegalluar sebagai pengendali banjir, serta Rp334 miliar untuk perbaikan daerah irigasi guna mendukung sektor pertanian warga.
Penguatan Kapasitas Pengelolaan Sampah Mandiri
Pada kesempatan yang sama, pengelolaan kebersihan lingkungan turut menjadi perhatian utama. KDS memaparkan bahwa volume sampah daerah mencapai sekitar 1.800 ton per hari, sementara kapasitas yang saat ini mampu tertangani secara optimal baru berkisar di angka 200 ton per hari.
"Persoalan sampah ini menjadi salah satu prioritas kita bersama, karena kelancaran aliran air juga sangat dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan," ungkapnya penuh perhatian.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemkab Bandung berencana membangun 14 titik Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) baru. Di sisi lain, para camat diimbau untuk mendata dan mengaktifkan kembali beberapa fasilitas TPS3R yang saat ini kurang beroperasi optimal.
Sebagai langkah nyata pengurangan sampah plastik dari lingkungan kerja, Bupati KDS mengeluarkan instruksi yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Bandung untuk membawa botol minum isi ulang (tumbler) saat beraktivitas. Kebijakan ini didukung oleh PDAM Tirta Raharja yang akan menyediakan fasilitas air minum isi ulang di area publik.
Selain itu, program bank sampah akan dioptimalkan melalui kerja sama dengan Koperasi Merah Putih, dibantu alokasi dana tanggung jawab sosial (CSR) dari dunia usaha.
Antisipasi Humanis Hadapi Musim Kemarau
Menyikapi prakiraan BMKG mengenai potensi musim kemarau, Bupati KDS menginstruksikan jajaran pengurus daerah dan PDAM untuk mulai memetakan wilayah rawan kekeringan serta menyiagakan cadangan air bersih bagi warga.
"Saya mengajak para camat dan seluruh jajaran untuk bergerak aktif dan saling menguatkan. Mari kita jalin koordinasi yang erat dengan Satgas Citarum Harum agar fasilitas pengolahan sampah dan bank sampah kita berjalan optimal demi kenyamanan masyarakat," ajaknya dengan penuh ketegasan yang santun.
KDS optimis melalui keterbukaan program, transparansi anggaran, serta komitmen kebersamaan, seluruh tantangan lingkungan di Kabupaten Bandung dapat diselesaikan dengan baik.
Senada dengan hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Bandung Renie Rahayu Fauzi memberikan dukungan penuh terhadap langkah cepat pemerintah daerah. Pihaknya siap mengawal penyusunan regulasi yang lebih kuat demi tata kelola lingkungan yang berkelanjutan.
"Kami mendukung penuh langkah Bupati dan berharap Perbup serta Perda terkait pengelolaan sampah ini dapat segera disempurnakan untuk kebaikan seluruh masyarakat," pungkas Renie secara bijak.