KABUPATEN BANDUNG — Bupati Bandung, Dadang Supriatna, menegaskan komitmennya untuk terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini diambil guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, pelaku UMKM, pengusaha, hingga sektor pariwisata di Kabupaten Bandung.
Bupati yang akrab disapa KDS ini menjelaskan, anggaran perbaikan dan pembangunan jalan tersebut nantinya akan difokuskan dari penerimaan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Sosialisasi dan Kolaborasi Optimalisasi Penerimaan Daerah melalui Opsen PKB dan Opsen BBN-KB di Dome Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (23/5/2026). Acara ini digelar oleh Pemerintah Kabupaten Bandung yang bekerja sama dengan Angkutan Indonesia Club (AIC) Nusantara.
KDS menyebutkan, total panjang ruas jalan kabupaten yang tersebar di 31 kecamatan mencapai sekitar 1.500 kilometer. Selama masa kepemimpinannya, Pemkab Bandung diklaim telah berhasil memperbaiki jalan sepanjang kurang lebih 1.100 kilometer.
"Sisanya sekitar 400 kilometer lagi akan segera kami perbaiki demi kenyamanan masyarakat, baik pengguna kendaraan roda dua maupun roda empat," ujar KDS.
Ia menambahkan, pendapatan dari PKB dan BBN-KB ini pada hakikatnya akan dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk fasilitas publik yang nyata.
"Oleh karena itu, anggaran untuk perbaikan dan pembangunan jalan ke depan akan kami fokuskan dari penerimaan PKB dan BBN-KB," tuturnya.
KDS berharap, sosialisasi ini dapat mendongkrak kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan secara tepat waktu. Menurutnya, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur jalan hingga mencapai kondisi 100 persen mantap, dibutuhkan anggaran total sekitar Rp1,3 triliun. Namun untuk prioritas jangka pendek saat ini, minimal diperlukan dana sebesar Rp300 miliar.
Di tempat yang sama, Kepala Bapenda Kabupaten Bandung, Erwan Kusuma Hermawan, selaku ketua penyelenggara menjelaskan bahwa agenda kolaborasi ini diikuti oleh sedikitnya 300 peserta.
Erwan menekankan bahwa kepatuhan wajib pajak berkorelasi langsung dengan percepatan pembangunan daerah.
"Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, maka akan semakin meningkat pula Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung yang ujungnya kembali untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Erwan. (Aku)